Kesalahpahaman di Balik Kemudahan Sistem GTO

Selama ini kita mengenal fungsi jalan toll untuk membantu perjalanan agar lebih lancar. Jalan tol atau jalan bebas hambatan sebutannya. Kini ada kebijakan baru dalam hal pembayaran di gerbang tol, yakni menggunakan kartu e-toll. Tidak lagi menggunakan uang cash atau tunai yang banyak mengundang kegundahan.

Dengan diberlakukannya kartu elektronik dalam proses pembayaran administrasi di gerbang tol menjadi lebih mudah. Anti macet, anti antri, anti menunggu uang kembalian, dan anti mendapat uang palsu. Selain itu, pengguna jalan tol tidak mengalami badmood lagi karena kemacetan saat masuk gerbang toll. Perjalanan menjadi lancar jaya dan bisa segera sampai ke tempat tujuan.

Namun pada praktiknya ada kesalahpahaman mendasar yang menjadi boomerang jika tidak segera diluruskan. Kesalahpahaman ini berasal dari konsep dari sistem GTO yang menaungi kartu elektronik terbaru jalan tol. Dimana banyak yang berpendapat bahwa sistem kebijakan ini berasal dari ide PT. Jasa Marga, sebagai perusahaan yang paling berpengaruh bagi keamanan dan keseimbangan perawatan jalan raya di Indonesia.

Padahal PT. Jasa Marga tidak mengurusi semua jalan tol yang ada di Indonesia. PT. Jasa Marga adalah hanya salah satu vendor operator jalan seperti yang lainnya (disebut dengan istilah Top of Mind).

Berikut adalah hal-hal yang harus diluruskan terkait kebijakan e-toll tersebut :

• Pemberlakukan kartu elektronik jalan tol dimulai tanggal 31 Oktober 2017 adalah benar, namun keputusan ini bukanlah dari pihak PT. Jasa Marga, melainkan dari BI.
• Sistem Gerbang Tol Online ini adalah rencana kerja dari GNTT (Gerakan Nasional Non Tunai)  BI bukan dari PT. Jasa Marga.
• Di sini, posisi dari PT. Jasa Marga bukanlah sebagai pemilik Program Gerbang Tol Online, melainkan hanya sebagai pelaksana.
• Keuntungan dari adanya sistem baru jalan tol ini tidak untuk PT. Jasa Marga, melainkan untuk para pengguna jalan tol dan si penyelenggara sendiri, yakni BI.

Itulah hal-hal yang perlu diluruskan dalam pelaksanaan sistem baru jalan tol yang menggunakan kartu e-toll. Bukan hal yang sepele lagi jika terus berlangsung, justru akan kacau balau, karena akan berkembang menjadi mindset masyarakat Indonesia. Sehingga saat ada masalah pada sistem ini suatu hari nanti malah akan berakibat fatal pada nama baik PT. Jasa Marga.

Hal seperti ini dapat terjadi karena BI sendiri langsung memberlakukan kebijakan tanpa adanya sosialisasi yang matang terhadap masyarakat. Alhasil kebijakan kartu e-toll ini selalu dikaitkan dengan PT. Jasa Marga. Jadi sekarang tugas BI bertambah, yakni selain harus terus meningkatkan kualitas sistem layanan e-toll, kini BI juga harus gencar mensosialisasikan bahwa kebijakan kartu e-toll adalah kebijakan yang dicetuskan oleh BI, bukan PT. Jasa Marga.